Dana Iyuran Internet Desa Diduga MarkUp, Terindikasi Dinas PMD Ikut Berperan
Batu Bara, Faktaonline.com – Terkait biaya bulanan iyuran internet desa yang dibayar kan setiap bulannya di beberapa desa yang ada untuk menunjang kegiatan kerja aparatur perangkat desa menuai kritikan. hal ini ditemukan disalah satu desa yang dapat di konfirmasi di desa Brohol Kecamatan Air Putih kabupaten Batu Bara, Kamis,(22/7/2021), sekitar pukul 13.30 wib.
Terpantau awak media saat di konfirmasi di kantor desa yang di sambut Sekdes Desa Brohol, Surya saat kegiatan desa pembagian uang bantuan sosial Indonesia (BSI), dari Kementrian Sosial yang di adakan di desa Brohol dengan di hadiri warga 4 desa, yakni desa brohol, Kuala indah, Kuala tanjung dan Semodong
Adapun kegiatan ini dihadiri 4 desa yang menerima batuan BST dalam kondisi PPKM dan masa penanggulangan covid-19 total penerimaan warga per dua bulan Mei dan Juni sekaligus berjumlah rp 600 ribu per keluarga.
Antusias warga penerima bantuan ini terlihat ramai dengan antrian dan mengikuti protokol kesehatan serta penjagaan penertiban dari relawan covid desa beserta Bhabinkamtibmas desa saling bekerja sama.
Terpisah dengan kegiatan ini,awak media mendatagi ruangan Kepada Desa di sambut baik oleh Sekdes Desa Brohol Surya dalam bincang bersama wartawan memaparkan tentang isue yang berkembang sekitar iuran internet dari anggaran dana desa.
Dalam pertanyaannya wartawan media ini meminta untuk klarifikasi data iuran pembayaran desa setiap bulannya yang berjumlah Rp.1,5 juta per bulan.
Surya,menerangkan iuran internet dilakukan kontrak pihak ke tiga dalam hal ini PT, YSN yang berkantor di Kab.Batubara yang di beri kontrak selama 1 tahun, iuran bulanan di akumulatif kan selama setahun berkisar Rp. 18.000.000.
Lebih lanjut Surya mengatakan bahwa Iyuran ini dilakukan pembayaran setiap bulannya dan apabila dana desa belum turun maka iuran di dahulukan oleh pihak ketiga sebagai rekanan pengadaan di perangkat desa.
Dalam keterangannya Surya juga memaparkan pihak ketiga inisial VS selaku pihak ketiga dan kemungkinan tahun ini dari desa brohol akan tidak memperpanjang kontrak di sebabkan jaringan lelet dan memakai satu server untuk pembagian ke beberapa desa.
Besarnya biaya pembayaran Iyuran internet di duga markup dari oknum tertentu memang di lihat jika mengunakan home Speedy jauh lebih murah.”cetusnya
Saat di komfermasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD Kepala Dinas PMD Radiyansah memaparkan harus benar benar susuki data dan temuan untuk bisa klarifikasi.
Klarifikasi menurut Radiyansah tidak ada keterkaitan dengan dinas pmd tetapi hasil investigasi media ini terdapat di beberapa desa dengan data angggaran desa memang berjumlah Rp.18.000.000. Per setiap tahunnya.
Memacu dari temuan ini wartawan segera akan mengumpulkan data-data yang lebih kongkrit untuk mengetahui kerugian negara yang di taksir ratusan juta setiap bulannya.
Dari temuan dugaan markup biaya iuran internet akan segera di komfermasi dengan data yang di ambil dari beberapa desa.
Lebih lanjut,” diminta aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk bisa memeriksa dari temuan ini,bila nanti di temukan kerugian negara para penggelola anggaran ini segera di seret kependadilan. (red)
