KPw BI Sumut Siapkan Dana Rp 2,6 T Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H
Medan, (Faktaonline.com) – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Sumatera Utara, bersama perbankan telah bersinergi dalam melayani kebutuhan penukaran uang untuk masyarakat Sumatera Utara selama bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H
“Bank Infonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp 152,14 triliun secara nasional selama periode Ramadan/Idulfitri 1442 H. Jumlah tersebut meningkat 39,33% (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 109,20 triliun.
Khusus untuk Sumatera Utara, BI menyiapkan uang tunai selama Ramadhan & Idul Fitri tahun 2021 berkisar Rp 2,6 T, meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang relatif rendah ini merupakan sinergitas BI – Perbankan yang mengutamakan transaksi nontunai, sebagai upaya meminimalisir penyebaran Covid-19.
Oleh karena itu, BI juga mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai melalui digital banking, uang elektronik, dan QR Code Indonesian Standard (QRIS), “ ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo saat menggelar acara Bincang Bareng Media (BBM) yang dilakukan secara tatap muka dan virtual dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan (Prokes), Kamis (15/4/2021).
Soekowardojo juga menjelaskan, penggunaan sistem elektronifikasi di Sumatera Utara (Sumut), khususnya untuk transaksi belanja Pemda sudah cukup baik. Namun, penerapan pembayaran nontunai di sisi transaksi penerimaan Pemda khususnya retribusi masih perlu terus didorong.
“Berdasarkan asesmen ICE, telah terdapat 17 Pemda di Sumatera Utara yang telah mendorong implementasi ETP dengan baik, sehingga sudah berada di tahap III (Ekspansi), “kata Soekowardojo.
Dirinya juga menyampaikan guna mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, diperlukan suatu forum koordinasi yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul.
Untuk itu dibentuklah P2DD di tingkat pusat melalui penerbitan Keppres No. 3 Tahun 2021. Sementara untuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan juga segera dibentuk TP2DD agar dapat mengakselerasi implementasi ETP secara keseluruhan. (kb/red)
