Ketua HNSI Kota Medan Minta Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumut Dicopot
Belawan, Faktaonline.com – Abdul Rahman Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kota Medan, Abdul Rahman geram dengan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan Sumut, Yuliani Siregar.
Kegeraman Atan ini karena ketidak tahuan Yuliani Siregar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumut.
“Hampir sebulan nelayan di Sumatera Utara, khususnya nelayan di Kota Medan hidup dalam kesulitan akibat rekomendasi minyak yang tidak dikeluarkannya” ujar Atan kepada sejumlah wartawan, Kamis (29/12).
Sehingga, lanjut Atan, ribuan kapal penangkap ikan tidak bisa melaut dan puluhan ribu nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Ketakutannya dalam memberikan rekomendasi minyak bagi nelayan saya rasa tidak beralasan, sebab ini bukan hal baru. Sebelumnya rekomendasi ini kewenangan Pelabuhan Perikanan. Sejak terbitnya Permen KP No 29 Tahun 2022, Kewenangan itu diberikan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini DKP Sumut,” tutur Atan.
Masih dengan Abdul Rahman, Hari ini informasi diperolehnya kalau pengurusan rekomendasi harus ke Kantor DKP Sumut dan langsung keruangan Yuliani Siregar.
“Ada apa ini kenapa pengurusannya harus ke kantor DKP Sumut dan harus keruangannya. Tentunya itu menyulitkan bagi Nelayan, Harusnya DKP Sumut berkantor di Sentra Pelabuhan yang ada di Sumut ini.
Patut diduga ada sesuatu yang tak lazim yang akan ditekankan kepada nelayan untuk mendapatkan rekomendasi ini,” jelas ketua HNSI Medan yang akrab dengan wartawan ini.
Abdul Rahman yang akrab dipanggil Atan ini meminta kepada Kadis Kelautan Perikanan Sumut Mulyadi Simatupang kalau memang peduli dengan nasib nelayan, untuk merekomendasikan Yuliani Siregar kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar dicopot sebagai Kabid Perikanan Tangkap DKP Sumut
“Karena Yuliani tak paham tentang Kelautan dan Perikanan. Ilmunya (Yuliani Siregar, red), hanya di DinasKehutanan” pungkas Atan.
(iwan)
